BLOG KHUSUS PEMERHATI MOROWALI

BLOG KHUSUS PUTERA MOROWALI

Senin, 16 Januari 2012

MOROWALI DI AMBANG POLITIK 2012

Oleh : Nurwali Ismail Sondeng

Mengawal Pemilukada Kabupaten Tepe Asa Moroso 2012 yang tinggal menghitung bulan, para politisi partai dan non partai sudah mulai bermunculan. Mulai dari muka lama sampai muka baru yang tentunya tidak begitu asing bagi Masyarakat Morowali, tampil begitu kharismatik di berbagai media cetak, televisi, sampai penampakan-penampakan di emperan jalan dalam bentuk pasfoto ukuran besar “baliho”. Morowali yang terkenal dengan kawasan terkaya di Provinsi Sulawesi Tengah yang dijuluki kota seribu satu tambang (1001) oleh politisi morowali yang sudah menjabat hampir 5 tahun sebagai kepala daerah dan juga kepala pemerintahan daerah tersebut. Tentunya potensi itulah yang melahirkan inspirasi para calon pemimpin morowali 2012-2017 untuk siap bertarung merebut posisi strategis “menjadi orang nomor 01 di Morowali” pada Pilkada nanti.
Kabupaten yang mengandung hasil bumi begitu melimpah ini ibarat hidangan makanan lezat yang disiap untuk dimangsa, kekayaan dari Allah Sang Maha Pencipta yang dikaruniai untuk seluruh makhlukNya yang selalu bersyukur atas nikmatNya dan mengingat akan kebesaranNya. Bukan penguasa yang serakah untuk memperkaya dirinya sendiri dan para investor serakah yang taunya hanya merampok kekayaan negeri ini. Dengan kandungan kekayaan yang begitu melimpah tentunya menjadikan harapan besar bagi semua orang untuk mewujudkan Kabupaten Morowali jaya, maju dan sejahtera. Begitu banyak keberhasilan yang dicapai selama 4 tahun silam kepemimpinan bupati periode 2007-2012, mulai dari program pendidikan gratis, kesehatan gratis, administrasi gratis dan keberhasilan pembangunan diberbagai bidang.
 Itulah program keberhasilan yang pada saat ini nampak dibenak dan pikiran masyarakat bumi tepe asa moroso. Namun saat ini, kami ingin mempelajari hakikat keberhasilan yang dimaksud. Program Pendidikan gratis yang digembor-gemborkan ternyata diperuntukan hanya untuk sebagian orang yang punya pendekatan dengan pejabat teras pemkab tersebut. Kami inigin mengulas kembali janji politik pada saat kampanye tahun 2007 yang menyatakan akan memfasilitasi asrama permanen mahasiswa morowali ditiap-tiap cabang, program ini benar dibuktikan tapi semata-mata untuk cabang mahasiswa yang dekat dan punya pendekatan yang harmonis dengan pejabat teras pemkab tersebut seperti HIPPERWALI (Cabang Mahasiswa Morowali di Kendari), IPMIM (Cabang Mahasiswa Morowali di Makassar).  Lantas bagaimana dengan cabang mahasiswa lainnya seperti P3MIB Palu, IMKM (Ikatan Mahasiswa Kabupaten Morowali Cabang Luwuk), KEPPMIMOR Gorontalo (Kesatuan Mahasiswa Morowali Cabang Gorontalo) yang sampai saat ini belum mempunyai asrama permanen? Kalau P3MIB Palu dan KEPPMIMOR Gorontalo sudah memilki sekretariat kontrak pertahun tapi IMKM Cabang Luwuk sama sekali belum ada padahal sudah mengajukan permohonan pengadaan sekretariat dan asrama. Kemudian tidak jarang sekolah tingkat menengah diberbagai kecamatan yang dikatakan pendidikan gratis tapi harus memeras habis kantong orang tua siswa yang rata-ratanya berprofesi sebagai petani dan nelayan itu seperti di Kecamatan Bungku Utara yang memungut biaya masuk siswa baru Rp. 380.000 persiswa. Dengan alasan biaya administrasi, biaya pembangunan dan lain sebagainya.
Belum lagi program kesehatan yang dikatakan gratis ternyata masyarakat kecil tidak jarang dipersulit dengan persyaratan-persyaratan administrasi yang diberlakukan. Fasilitas kesehatan belum juga memadai yang ada di beberapa puskesmas kecamatan, operasional kesehatan seperti  ambulans yang lebih banyak difungsikan oleh pejabat puskesmas yang sangat kurang melayani kepentingan umum. Sehingga tidak jarang warga yang sakit parah harus dirujuk ke rumah sakit yang membutuhkan jarak tempuh yang begitu jauh karena terbatasnya pelayanan kesehatan masyarakat yang disediakan.
Kebobrokan sistem diberbagai bidang semakin mencuat, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang terus meresahkan masyarakat. Sebut saja pada tahun 2010 kasus korupsi oleh 2 pejabat dinas keuangan daerah yang merampok uang rakyat sekitar 3 milyar rupiah, kasus kolusi pada tiap tahunnya saat verifikasi database yang juga melibatkan para pejabat utamanya badan kepegawaian daerah (BKD), kasus nepotisme yang begitu marak diperbincangkan karena sangat melanggar prosedural yang ada, seperti halnya pimpinan BKD yang notabenenya pejabat pensiunan asal daerah Sulawesi Selatan. Tidak jarang pula pejabat yang diposisikan di jajaran SKPD  yang  bukan berlatarbelakang profesi  sesuai dengan bidangnya, bahkan ada yang tidak duduk di bangku perkuliahan tapi dapat menjabat diposisi strategis dengan gelar “sarjana ujian meja” atau bahasa sederhananya sarjana gadungan. Padahal keberhasilan kinerja mereka para pejabat akan sangat profesional kalau dilatarbelakangi kejuruan masing-masing sehingga dapat menimalisir praktek kebobrokan sistem tersebut.
Ditambah lagi dengan maraknya kasus pertambangan akhir-akhir ini yang disebabkan dengan kebijakan dan pengawasan pemerintah yang tidak pro rakyat. Izin kuasa pertambangan yang pada tahun 2008 sekitar 100 izin dan meningkat pada tahun 2011 sekitar 200 izin kuasa pertambangan. Jika seorang pejabat kaya berfikir bahwa itu merupakan keberhasilan program agribisnis yang sungguh luar biasa, tentunya filosofinya sangat logis dan rasional. Dimana perhitungannya dengan 200 usaha yang sudah diinvestasikan pasti akan menjadikan kita kaya raya, morowali bisa maju dan sejahtera. Perhitungan tersebut baru biaya administrasi kuasa pertambangan belum termasuk pajak daerah, sistem bagi hasil dan pemberdayaan masyarakat (comdev). Walhasil, kabupaten 1001 tambang ini masih berhutang sekitar 43 milyar rupiah pada saat ini. Karena dengan adanya perusahaan besar di morowali yang beroperasi, begitu banyak skandal pejabat yang menghasilkan kompromi sepihak mulai dari PT. Astra, PT. JOB Pertamina Medco, PT. BDM dan perusahaan lainnya yang sampai saat ini belum jelas sistem bagi hasilnya dan dana perberdayaan masyarakat karena dikabur-kaburkan oleh penguasa penjilat kapitalisme-kolonialisme.
Jika tidak ada perubahan untuk morowali 2012 sudah jelas kabupaten yang dibangga-banggakan dengan potensi kekayaannya tersebut akan dilanda malapetaka yang lebih besar lagi. Kita dapat ilustrasikan kondisi daerah yang memilki kandungan kekayaan melimpah ini ibarat buah semangka masak, kalau berapa tahun silam sudah dimangsa ½nya maka jika dilanjutkan sudah pasti akan dimangsa sampai habis. Dan ibarat baju yang sudah robek, sekalipun ditampal secantik mungkin tapi tetap saja terlihat rusak karena sudah ada bekas tampalannya. Saya tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat morowali bahwa morowali ditengah kepentingan politik 2012 tentunya para kandidat memerlukan dana yang begitu banyak, dari 100an juta rupiah sampai milyaran untuk bertarung menduduki posisi strategis tersebut. []

Tidak ada komentar:

Posting Komentar